Mendukung Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (LCDI) di Provinsi Jawa Barat, Indonesia
UNPAGE Indonesia - Lebih dari 100 peserta dari sejumlah pemerintah kota di Jawa Barat, LSM, sektor swasta, serta mitra pembangunan mengikuti pertemuan awal pada Kamis, 5 Maret 2020 di Bandung, Indonesia untuk Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon. Acara dipandu dan dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. H. M. Taufiq B. Santoso, M.Soc.Sc dan Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Medrilzam menyampaikan keynote speech dan presentasi tentang LCDI. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel dengan kontributor dari UNDP (Dr. Verania Andria), JICA (Dr. Jun Ichihara), dan GIZ (Pak Atjeng Kadaryana).
Pemerintah Indonesia telah bekerja secara progresif pada kebijakan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (LCDI) sejak diprakarsai selama COP23 UNFCCC pada tahun 2017. LCDI bertujuan untuk memasukkan pertimbangan lingkungan seperti target pengurangan emisi karbon dan intervensi untuk melestarikan dan memulihkan kekayaan negara. sumber daya alam ke dalam perencanaan pembangunan Indonesia. LCDI Tahap 1 telah berhasil memasukkan pendekatan LCDI ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan memperkenalkan alat perencanaan dinamika sistem yang memungkinkan penilaian simultan terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam berbagai skenario pembangunan. Kick off ini dilakukan saat LCDI memasuki fase implementasi (fase 2).
“Saat ini, penurunan emisi GRK telah menjadi salah satu sasaran pembangunan makro dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menjadikan isu lingkungan sama pentingnya dengan pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, rasio gini, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia”, kata Dr. Medrilzam dalam keynote speech-nya. Senada dengan Dr. Medrilzam, Kepala Bappeda Jawa Barat mengatakan bahwa “Perencanaan pembangunan rendah karbon merupakan solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan”. Dalam diskusi tersebut, Dr. Verania Andria dari UNDP menekankan bahwa “Keterlibatan sektor swasta sangat penting dalam mencapai target LCDI di Indonesia”.
Dipandu oleh Kerangka Kerja LCDI Tahap 2, PAGE bekerja sama dengan Kementerian PPN dan mitra pembangunan lainnya bertujuan untuk mendukung pengembangan model LCDI untuk RPJMN berikutnya (2025-2029) serta untuk mempercepat implementasi skenario pembangunan LCDI di provinsi percontohan terpilih. PAGE telah berjanji untuk mendukung penguatan Kebijakan LCDI, Keterlibatan Sektor Swasta, Komunikasi, dan Keterlibatan Daerah di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali.
Khusus untuk Jawa Barat, UNDP melalui PAGE mendukung provinsi tersebut untuk mengarusutamakan pendekatan LCDI ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2018-2023 yang ada dan ke dalam RPJMD 2025-2029 berikutnya, dengan memberikan dukungan untuk koordinasi dan perancangan program tahunan LCD, bantuan teknis, serta peningkatan kapasitas/pelatihan untuk sejumlah perencana pembangunan/pegawai negeri tentang perencanaan hijau/LCD. Selain itu, PAGE akan berkolaborasi dengan Innovative Financing Lab (IFL) untuk mendukung keterlibatan sektor swasta dan mobilisasi sumber daya untuk LCDI di provinsi dengan melakukan studi kelayakan menyeluruh dan mengembangkan kasus bisnis untuk proyek percontohan.
GAMBAR dari kiri ke kanan: Bpk. Atjeng Kadaryana (GIZ), Dr. verania Andria (UNDP), Dr. Medrilzam (Kepala Bidang Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas), Dr. Ir. H. M. Taufiq B. Santoso, M.Soc.Sc. (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat), Dr. Jun Ichihara (JICA), dan Moderator.